Amalan sunnah yang bisa dilakukan saat Maulid Nabi Muhammad SAW di antaranya yaitu perbanyak membaca shalawat Nabi. mari Kita Bershalawat sobat!!!!!!! Amalan sunnah yang bisa dilakukan saat Maulid Nabi Muhammad SAW di antaranya yaitu perbanyak membaca shalawat Nabi. mari Kita Bershalawat sobat!!!!!!!

Artikel

Perdes Pertanggungjawaban Desa Nanjung Mekar Tahun Anggaran 2018

03 Januari 2019 10:46:16  Administrator  138 Kali Dibaca  Peraturan Desa

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

 

PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR

NOMOR 7 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keungan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Nanjung Mekar tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

 

 

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 

 

5.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

 

 

6.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawaran Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

 

 

7.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

 

 

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

 

 

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

 

 

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

 

 

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

 

 

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

 

 

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

 

 

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

 

 

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

 

 

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

 

 

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

 

 

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

 

 

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

 

 

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

 

 

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

 

 

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);

 

 

23.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);

 

 

24.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);

 

 

25.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);

 

 

26.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 23);

 

 

27.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80);

 

 

28.

Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Desa Nanjung Mekar Tahun 2018 Nomor 01);

 

 

29.

Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Desa Nanjung Mekar Tahun 2018 Nomor 02);

 

 

30.

Peraturan Desa Nanjung Mekar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Desa Nanjung Mekar Tahun 2018 Nomor 03).

 

Dengan Kesepakatan  Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANJUNG MEKAR

dan

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan               :     PERATURAN DESA NANJUNG MEKAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANJUNG MEKAR TAHUN ANGGARAN 2018

 

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Desa

Rp.

1.930.401.269,00

2.

Belanja Desa

 

 

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp.

516.759.300,00

 

b.

Bidang Pembangunan

Rp.

806.085.000,00

 

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

100.090.100,00

 

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

506.259.800,00

 

e.

Bidang Tak Terduga

Rp.

0,00

 

Jumlah Belanja

Rp.

1.923.674.200,00

 

Surplus/Defisit

Rp.

6.727.069,00

3.

Pembiayaan Desa

 

 

a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

0,00

 

b.

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

0,00

 

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

  1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
  2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

 

 

Ditetapkan di Nanjung Mekar

 

Pada tanggal 26 Desember 2018

 

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDAH FARIDAH

Diundangkan di Nanjung Mekar

Pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DESA NANJUNG MEKAR

 

 

 

METI NURWATI

 

LEMBARAN DESA NANJUNG MEKAR TAHUN 2018 NOMOR 7

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN RANCAEKEK
DISKOMINFO
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Nanjung Mekar Kp. Babakan RT 004 RW 006 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Desa : Nanjung Mekar
Kecamatan : Rancaekek
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40394
Telepon : 022-87836771
Email : desananjungmekar2013@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:335
    Kemarin:342
    Total Pengunjung:104.447
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:202.180.16.2
    Browser:Tidak ditemukan

Jadwal Solat


jadwal-sholat