
Nanjung Mekar, 11 Februari 2025 – Pemerintah Desa Nanjung Mekar menggelar Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Aula Desa Nanjung Mekar pada pukul 13.00 WIB dengan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan desa dan masyarakat.
Hadir dalam musyawarah ini:
-
Kepala Desa Nanjung Mekar, KIKI KOSASIH, S.E.
-
Ketua BPD Nanjung Mekar, MUHAMMAD AMIN
-
Ketua LPMD Nanjung Mekar, DEDE JUARNA
-
Para Ketua RW se-Desa Nanjung Mekar
-
Pendamping Desa
Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang penggunaan Dana Desa. Proses penetapan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kriteria warga yang berhak menerima bantuan, seperti masyarakat miskin, lansia, serta mereka yang terdampak kondisi ekonomi sulit.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Nanjung Mekar, Kiki Kosasih, S.E., menegaskan bahwa penyaluran BLT Dana Desa harus tepat sasaran. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa penerima BLT benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPD Nanjung Mekar, Muhammad Amin, menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar BLT Dana Desa dapat tersalurkan secara adil dan transparan. “Kami siap menerima masukan dari masyarakat jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyaluran bantuan ini,” katanya.
Setelah melalui pembahasan dan verifikasi data, musyawarah akhirnya menghasilkan daftar penerima manfaat yang telah disepakati bersama. Hasil keputusan ini akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Dengan adanya musyawarah ini, diharapkan BLT Dana Desa bisa tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Nanjung Mekar yang membutuhkan. Pemerintah Desa bersama BPD dan seluruh elemen masyarakat akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan warga.
.jpeg)
.jpeg)